GRESIK, Gresikpos.com – Mengenai beberapa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di Gresik, tidak semuanya bisa dikatakan maksimal pengelolaannya. Ada banyak titik TPS, seperti di daerah Suci, kawasan Gresik Kota Baru (GKB), Benjeng, dan titik lainnya. Dari beberapa tempat itu sebenarnya ada lagi, bisa dengan kondisi yang sama, bahkan bisa juga lebih parah.
Dari total 124 TPS yang ada di Gresik, tidak semua sampah di TPS desa diangkut DLH ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga sangat lazim apabila masih dijumpai TPS yang sampahnya masih meluber keluar. Sering juga ditemui sampai membludak sampai ke jalan-jalan.
Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik Muhammad Mukhid mengatakan, dari DLH hanya bisa melayani sesuai dengan cakupannya. Itu terjadi karena keterbatasan tenaga manusia dan sara prasarana dari DLH.
“Kami melayani sesuai dengan cakupan saja. Kadang desa itu sudah kita layani. Ada beberapa TPS di sana, kita lakukan pengangkutan, tetapi pihak desa memutuskan sepihak, justru sampah digunakan untuk meratakan lahan, tujuannya akan dibuat lahan,” jelasnya, Jumat (15/1/21).
Alasan tersebut sempat Gresik Pos jumpai di TPS Desa Dahanrejo. Di sana tersedia lahan yang cukup besar, tetapi sayangnya tidak dibangun dinding untuk pembatas sampah. Saat Jurnalis Gresik Pos bertanya ke seorang penjaga di sana, ia mengatakan, memang tanah itu dulunya tanah kas desa. Tujuan awalnya sampah digunakan sebagai bahan perataan tanah.
Menurut Mukhid, nama sapaannya, DLH juga berupaya melakukan intervensi ke Pemerintah Desa agar desa mau membantu ikut penanganan sampah, jangan sampai ada sampah-sampah liar yang tidak pada tempatnya.
“Langkah-langkah di antaranya tentu saja dengan lakukan pendekatan pada pihak desa, kalau memang tidak ada perubahan, baru kita beri surat himbauan atau teguran dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), camat setempat, agar ada perhatian,” tambahnya.
Di samping itu dari DLH juga berupaya mengirim tim untuk melakukan kerja bakti dengan dibantu masyarakat setempat. Masyarakat perlu dilibatkan aktif supaya mereka bisa turut andil bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing.
“Tujuannya agar mereka tahu, kalau masalah sampah sebetulnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama,” tandas Kepala Bidang itu.
Masalah lain di TPS desa itu karena kesadaran masyarakat yang kurang. Sebenarnya dari DLH sudah coba membantu pengadaan depo untuk pembuangan sampah, tetapi kadang masyarakat masih saja tidak mau membuang sampah di tempatnya. Ditambah lagi kebanyakan penduduk yang bukan dari desa setempat, lalu ia ikut membuang di sana.
“Kami memohon kepada Bappeda dan PMD agar desa itu menganggarkan untuk kegiatan lingkungan, misal membeli kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah. Jangan sampai masyarakat itu cuek pada sampah yang mereka hasilkan,” pungkas Mukhid.
–
Kontributor : Ahmad Baharuddin Surya
Editor : Agung Maps
